Sebelum Membangun di Bali

01

PBG · Persetujuan Bangunan Gedung

Persetujuan bagi pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis. Pada proyek bangunan baru, PBG berkaitan dengan perencanaan teknis sebelum konstruksi.

02

SLF · Sertifikat Laik Fungsi

Sertifikat yang menyatakan bangunan laik fungsi sebelum dimanfaatkan. SLF berkaitan dengan kesiapan bangunan, bukan hanya maksud yang ditampilkan dalam rancangan.

Penjelasan ringkas istilah resmi ini bukan pengganti peraturan. PBG tidak otomatis menjadi SLF, dan keduanya bukan persetujuan menyeluruh untuk setiap kegiatan usaha atau kondisi tapak.

Rujukan: DPUPR Badung · BASICKementerian Pekerjaan Umum · SIMBGDitjen Peraturan Perundang-undangan

1. 01↓→

   Pahami tapak

   Kondisi eksisting, informasi lahan, dan konteks tata ruang.

2. 02↓→

   Tentukan program ruang

   Fungsi, kegiatan, dan kebutuhan proyek.

3. 03↓→

   Perancangan arsitektur

   Susun ruang dan kembangkan usulan bangunan.

4. 04↓→

   Koordinasi teknis

   Selaraskan arsitektur, struktur, dan utilitas.

5. 05↓→

   Proses regulasi / PBG

   Pastikan jalur dan persyaratan teknis yang berlaku.

6. 06↓→

   Konstruksi

   Sampaikan rancangan yang terkoordinasi kepada tim lapangan.

7. 07↓→

   As-built / verifikasi

   Pencatatan, inspeksi, dan pemeriksaan teknis sesuai kebutuhan.

8. 08↓→

   SLF / kelaikan fungsi

   Selesaikan proses kelaikan fungsi yang berlaku.

9. 09○

   Pemanfaatan bangunan

   Gunakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Alur konseptual, bukan daftar persyaratan administrasi. Persyaratan dan urutan dapat berbeda menurut jenis proyek dan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan tapak dan ketentuan perizinan menjadi masukan sepanjang perancangan.

Rujukan: Kementerian Pekerjaan Umum · SIMBGDPUPR Badung · BASICJDIH Kementerian Keuangan

01

Izin usaha bukan persetujuan bangunan

PP 28/2025 menggantikan PP 5/2021 untuk perizinan berusaha berbasis risiko. Pasal 108 dan 122 mengatur PBG sebelum konstruksi dan SLF sebelum pemanfaatan bangunan dalam kerangka bangunan untuk kegiatan usaha.

02

Ketentuan bangunan eksisting perlu diperiksa tersendiri

Pasal 123 memuat jalur pengajuan langsung SLF bagi bangunan untuk kegiatan usaha yang sudah berdiri tanpa IMB/PBG sebelum PP 28/2025 berlaku. Pastikan penerapannya pada bangunan terkait; alur bangunan baru bukan daftar pemeriksaan yang berlaku surut.

FAQ bangunan eksisting di SIMBG dan ketentuan perizinan berusaha yang lebih baru perlu dibaca sesuai konteksnya. Pastikan jalur SIMBG / OSS yang berlaku bersama instansi terkait.

Rujukan: JDIH Kementerian KeuanganKementerian Pekerjaan Umum · SIMBG

Kategori dokumen merujuk pada panduan yang diterbitkan Badung. Cakupannya tidak sama untuk setiap bangunan. Pastikan persyaratan tapak, lingkungan, tata ruang, dan teknis terbaru sebelum pengajuan.

Rujukan: DPUPR Badung · BASICKementerian Pekerjaan Umum · SIMBG

Catat kondisi eksisting

Foto survei tangga ini merekam pengamatan lapangan. Foto tersebut tidak menunjukkan status persetujuan bangunan.

Ubah pengamatan menjadi informasi

Denah anonim memperlihatkan hubungan ruang dan bukaan. Gambar merupakan bagian dari dokumen teknis, bukan bukti bahwa persetujuan telah diterbitkan.

Dokumentasi lapangan dari pekerjaan terdahulu dan cuplikan gambar yang telah dianonimkan. Identitas proyek dan informasi administrasi tidak ditampilkan.

01

Dokumentasi belum lengkap

Keputusan dan dokumen apa yang masih belum tersedia sebelum pekerjaan dimulai?

02

Perizinan dianggap saling menggantikan

Apakah jalur persetujuan bangunan sudah diperiksa terpisah dari perizinan usaha?

03

Perubahan desain terlambat

Bagaimana perubahan tata ruang memengaruhi informasi yang sudah dikoordinasikan?

04

Disiplin berjalan sendiri-sendiri

Apakah keputusan arsitektur, struktur, dan utilitas sudah selaras?

05

Kondisi eksisting belum terverifikasi

Apakah hasil pengamatan dan pengukuran cukup andal untuk tahap berikutnya?

06

Persyaratan tapak dipertimbangkan terlambat

Apakah batasan lokasi dan peraturan sudah menjadi masukan rancangan?

Pertanyaan untuk persiapan, bukan prediksi sanksi atau daftar pengajuan yang berlaku bagi semua proyek.

Satukan rancangan, kondisi tapak, dokumentasi teknis, dan persyaratan perizinan sebelum keputusan menjadi sulit diubah.